BUPATI Sukabumi Marwan Hamami menyampaikan pendapat akhir atas Raperda APBD 2024 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi. Foto: info4n.com

SUKABUMI | INFO4N.COM – Setelah digodok cukup alot oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akhirnya Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan menjadi Perda definitif. Penetapan Raperda dilakukan pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pendapat akhir Bupati Sukabumi atas Raperda tentang APBD 2024.

Seusai rapat paripurna dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemkab Sukabumi terkait Raperda APBD TA 2024. Raperda tersebut kemudian akan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi dan mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pimpinan Banggar DPRD Kabupaten Sukabumi, M Sodikin, mengatakan Raperda APBD 2024 telah digodok secara bersama-sama antara Banggar DPRD dengan TAPD selaku mitra kerja. Sehingga Raperda tersebut dapat disahkan menjadi Perda definitif dan selanjutnya akan dievaluasi Gubernur Jawa Barat.

“Pembahasan dan kajian Raperda APBD 2024 dilaksanakan melalui rapat-rapat gabungan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hasil kajian ini bisa disepakati dan ditandatangani bersama untuk ditetapkan menjadi Perda yang akan berlaku efektif,” kata Sodikin, saat membacakan hasil rapat Banggar pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin, 20 November 2023.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami, menjelaskan penyusunan Raperda APBD 2024 telah sesuai dengan arah kebijakan pokok dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024. Termasuk memerhatikan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mendukung agenda pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

12 “Kesepakatan dalam KUA dan PPAS 2024 mengalami pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan itu menyikapi adanya penambahan dan pengurangan belanja, pembiayaan daerah, dan sumber pendapatan daerah,” ungkapnya.

Setelah ditandatanganinya nota KUA dan PPAS 2024 oleh Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi pada rapat paripurna sebelumnya, dalam skema APBD sudah dilakukan penyesuaian tanpa melakukan perubahan nota kesepakatan.

“Kami apresiasi dan terima kasih atas koreksi struktur APBD yang disampaikan anggota DPRD melalui pandangan umum fraksi-fraksi. Saran dan masukan tersebut bisa memberikan efek positif terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sukabumi sehingga menjadi lebih baik,” tandasnya. (adv)

Reporter:  Anugerah
Editor:  Rian Munajat